JAKARTA — Puluhan ribu hektare tanah telah masuk dalam proses permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Namun, dari 57 lokasi yang ditangani pada 2026, HPL baru terbit di 12 lokasi. Percepatan penyelesaian kini menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama agar tanah yang berpotensi mendukung Reforma Agraria dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa percepatan pelayanan pertanahan harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, terlebih ketika pengelolaan tanah berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Ossy saat membuka Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pada 2026, target perolehan HPL Badan Bank Tanah mencapai sekitar 35.451 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 31.606 hektare atau 89,15 persen telah masuk dalam proses permohonan HPL.
Meski progres permohonan telah mendekati 90 persen dari target luasan, penerbitan HPL masih perlu ditindaklanjuti. Ossy meminta jajaran terkait mengidentifikasi hambatan di setiap lokasi serta memprioritaskan permohonan berdasarkan tingkat kesiapan agar penyelesaian dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga mengingatkan agar upaya mengejar target tidak mengabaikan ketentuan hukum. Sebaliknya, proses administrasi yang telah memenuhi persyaratan tidak seharusnya mengalami keterlambatan yang tidak perlu.
“Jangan sampai keinginan mempercepat target membuat kita mengabaikan ketentuan. Sebaliknya, jangan pula administrasi yang sudah sebenarnya jelas kemudian menjadi alasan keterlambatan. Jangan mempersulit sesuatu yang mudah,” tegasnya.
36.441 Bidang Tanah Berpotensi Mendukung Reforma Agraria
Di balik proses penyelesaian HPL tersebut, terdapat potensi besar bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Berdasarkan data yang dibahas dalam konsinyering, terdapat potensi 36.441 bidang tanah di atas HPL Badan Bank Tanah untuk mendukung program tersebut.
Dalam pertemuan ini, sebanyak 18.225 bidang tanah yang tersebar di 16 lokasi menjadi fokus pembahasan. Penyelesaian HPL diharapkan dapat mendukung tahapan pengelolaan tanah selanjutnya sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penerbitan HPL bukanlah akhir dari proses Reforma Agraria. Tahapan berikutnya tetap mencakup penetapan subjek dan objek Reforma Agraria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, percepatan penyelesaian HPL menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib, memiliki kepastian hukum, dan dapat mendukung pelaksanaan Reforma Agraria secara tepat sasaran.
Koordinasi Diperkuat, Penyelesaian Permohonan Didorong
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pengelolaan tanah Badan Bank Tanah. Ia berharap koordinasi antarlembaga dapat terus diperkuat agar penyelesaian permohonan HPL berjalan lebih optimal dan tanah yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ATR atas dukungan terhadap Badan Bank Tanah selama ini yang telah menambah inventori Badan Bank Tanah hingga 35.400 hektare,” ujar Hakiki.
Konsinyering ini diikuti secara luring dan daring oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui koordinasi dan identifikasi kendala secara terukur, penyelesaian permohonan HPL diharapkan semakin efektif. Dengan begitu, potensi tanah yang tersedia dapat dikelola sesuai aturan dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. (red)