BANDUNG – Jumat siang, 23 Oktober 2026. Karpet merah di Bale Gede Gedung Pakuan Bandung baru saja digulung. Di dalamnya, dr. Asep Surya Atmaja baru saja mengucapkan sumpah sebagai Bupati Bekasi definitif.
Seremoninya selesai. Tepuk tangannya sudah berhenti. Tapi di luar gedung putih itu, di Kabupaten Bekasi, ujian yang sesungguhnya justru baru dimulai.
Bukan ujian soal legitimasi. Kursi Bupati kini definitif di tangannya untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Ujiannya adalah soal janji yang paling dekat dengan dapur warga: bagaimana membuat orang sakit bisa berobat tanpa takut tagihan.
Asep, dengan latar belakangnya sebagai dokter, paham betul kecemasan itu.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Asep usai dilantik.
Kalimat itu sederhana. Tapi bagi seorang ibu di Tambun yang anaknya demam tengah malam, atau seorang buruh di Cikarang yang bingung biaya berobat bapaknya, kalimat itu adalah harapan.
Asep tidak berhenti di situ. Ia menargetkan status yang sempat hilang itu kembali.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS,” ujarnya.
UHC Prioritas. Sebuah status yang berarti 98% warga tercover jaminan kesehatan. Di atas kertas, ini adalah kunci. Warga cukup datang ke Puskesmas atau klinik terdekat, tunjukkan KTP, berobat.
Namun, di sinilah letak ujian besar seorang dokter yang kini jadi Bupati.
Janji kesehatan gratis tidak pernah sesederhana kartu. Ia adalah soal berapa banyak warga Bekasi yang sebenarnya belum terdaftar. Siapa yang membayar iurannya dari APBD? Bagaimana antrean di Puskesmas yang sudah penuh? Apakah rumah sakit siap? Tanpa jawaban teknis itu, janji 2027 bisa terdengar indah tapi terasa jauh.
Jalan yang Berlubang dan Sekolah yang Ditunggu
Jika kesehatan adalah soal rasa aman, infrastruktur adalah soal rasa keadilan sehari-hari.
Asep berjanji akan melanjutkan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tapi publik tidak menunggu kelanjutan, publik menunggu pembenahan.
Jalan berlubang di jalan penghubung desa, atap sekolah yang bocor, Puskesmas yang butuh renovasi. Itu adalah infrastruktur yang dilihat warga setiap hari, bukan yang ada di dalam dokumen perencanaan.
Persoalan ini disadari betul oleh legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut pelantikan ini sebagai momentum untuk merapikan perencanaan.
“Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” kata Ade.
Menurutnya, catatan-catatan dari Gubernur Jawa Barat harus disinkronkan secara teknis dengan OPD. DPRD siap mendukung, terutama untuk infrastruktur dasar.
Dukungan itu penting. Tapi dukungan politik saja tidak akan menambal jalan. Yang dibutuhkan warga adalah skala prioritas yang jelas: jalan mana dulu yang diperbaiki? Sekolah mana yang paling darurat? Dengan anggaran dari mana?
Dari Dokter Menjadi Arsitek Harapan
Pelantikan di Gedung Pakuan telah usai. Dari seorang dokter yang mengobati satu pasien, Asep kini harus mengobati satu kabupaten.
Dua agenda yang ia bawa — kesehatan gratis dan infrastruktur — adalah dua sisi mata uang yang sama: membuat warga merasa bahwa negara hadir.
Legitimasi jabatan sudah ia dapat. Kini yang ia butuhkan adalah legitimasi hasil.
Apakah pada 2027 nanti, seorang warga miskin di Babelan benar-benar bisa berobat tanpa membayar sepeser pun? Apakah jalan yang hari ini berlubang, tahun depan benar-benar mulus?
Waktu yang akan menjawab. Dan warga Bekasi sedang menunggu jawabannya, bukan di Bale Pakuan, tapi di Puskesmas dan di jalan depan rumah mereka. (red)