BEKASI – Puluhan tahun. Itulah kata kunci untuk memahami penyakit anggaran Kabupaten Bekasi.
Dedi Mulyadi belum jadi Gubernur. Ia masih jadi Bupati Purwakarta, tahun 2008-2018, dengan baju dinas putih, membangun jalan desa dengan APBD hanya Rp1,7 triliun.
Di tahun yang sama, di Cikarang, APBD Kabupaten Bekasi sudah Rp3 triliun, Rp4 triliun. Dan di akhir tahun itu, SiLPA-nya sudah Rp800 miliar hingga Rp1,2 triliun.
Bupati Purwakarta itu kini sudah jadi Gubernur Jawa Barat. Jumat, 23 Oktober 2026, ia melantik dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif di Bale Gede Gedung Pakuan Bandung. Dan angka yang ia bawa ke depan wartawan masih sama:
SiLPA Bekasi rata-rata Rp1-2 triliun tiap tahun. Kasda masih Rp1 triliun di bulan Oktober.
Artinya, sejak KDM masih ngarit di Purwakarta sampai jadi Gubernur di Gedung Pakuan, Bekasi tidak pernah sembuh. Puluhan tahun uang ada, manfaat tidak ada.
DATA RESMI MEMBUKTIKAN: APBD 2026 Rp7,89 TRILIUN, BARU TERSERAP 55%
Data APBD Perubahan 2026 yang disahkan membuktikan kritik KDM itu bukan opini:
– Target Pendapatan Daerah: Rp7.481.907.870.270
– Target Belanja Daerah: Rp7.893.304.713.787
– Realisasi Serapan: Hingga awal Oktober 2026, baru 55,31% atau sekitar Rp4,2 triliun.
Mari kita bedah:
Dari target belanja Rp7,89 triliun, baru Rp4,2 triliun yang dibelanjakan. Masih ada Rp3,6 triliun yang belum dibelanjakan di bulan ke-10.
Jika Kasda masih Rp1 triliun, ke mana sisa Rp2,6 triliun lainnya? Masih di perencanaan? Gagal lelang? Atau sengaja ditahan karena skenario cari aman?
Matematika SiLPA 2026 sudah terlihat: Untuk mencapai serapan 90%, Pemkab harus membelanjakan Rp2,7 triliun dalam 75 hari, atau Rp36 miliar per hari. Mustahil berkualitas. Yang akan terjadi seperti puluhan tahun terakhir: kejar tayang asal habis, atau menyerah dan kembali SiLPA Rp1,5 triliun hingga Rp1,9 triliun.
Sampai muncul humor getir di masyarakat Kabupaten Bekasi: “Bekasi mah kebanyakan duit, sampai bingung ngabisinnya. Tiap tahun langganan SiLPA triliunan.”
PERTANYAAN BESAR: GAGAL PERENCANAAN ATAU SKENARIO CARI AMAN?
http://PlatBekasi.com menelusuri, jawabannya adalah keduanya.
Awalnya adalah Gagal Perencanaan:
APBD diketok telat (Februari-Maret), DPA baru turun April-Mei, lelang baru ramai Agustus-Oktober saat musim hujan. Lelang gagal, putus kontrak, uang jadi SiLPA. Ini pola gagal perencanaan klasik.
Tapi karena gagal itu tidak pernah dihukum, ia berubah menjadi Skenario Cari Aman yang sangat nyaman:
1. Aman Bagi Kepala Dinas: Lebih baik SiLPA Rp50 miliar daripada belanja Rp50 miliar lalu jadi temuan BPK Rp1 miliar. SiLPA aman secara administrasi. Karier aman. Padahal rakyat tidak dapat jalan.
2. Aman Bagi Pengelola Kas: Kasda Rp1 triliun yang mengendap 10 bulan menghasilkan jasa giro miliaran. Jika SiLPA besar menghasilkan bunga, maka ada insentif untuk mempertahankan SiLPA tetap besar.
3. Aman Bagi Pemain Lelang: Seperti yang disindir KDM, “Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang menang lelang.” Lelang titipan biasanya berakhir mangkrak dan jadi SiLPA, lalu bisa dilelang lagi tahun depan.
KENAPA APBD TIDAK PERNAH NAIK TAJAM? KARENA TAKUT SiLPA NOL
Inilah temuan terdalam dari analisis tim investigasi Platbekasi.com yang terbukti dari data APBD-P 2026:
Pendapatan Rp7,48 triliun, Belanja Rp7,89 triliun. Selisih Rp411 miliar ditutup dari SiLPA tahun lalu. Artinya, APBD 2026 pun masih bergantung pada SiLPA tahun lalu untuk bisa belanja.
Kenapa target pendapatan hanya Rp7,48 triliun? Padahal potensi PAD Bekasi bisa Rp4 triliun lebih jika digali maksimal — dari pajak 7.000 pabrik, BPHTB industri triliunan, pajak hotel, resto, kos-kosan pekerja, retribusi sampah industri, naikkan NJOP tanah berkeadilan Selatan dan Utara yang 5 tahun mati suri.
Jawabannya: Karena tidak mau ambil risiko NOL SiLPA.
Jika target PAD dipatok maksimal Rp4,5 triliun dan total pendapatan Rp8,5 triliun, maka harus berani belanja Rp9 triliun dan berani risiko SiLPA NOL. Jika PAD meleset Rp500 miliar, bisa defisit dan harus cari pinjaman. Itu butuh kinerja ekstra: Bapenda harus turun gunung, tagih tunggakan, tutup kebocoran.
Lebih aman patok target rendah Rp7,48 triliun. Kerja santai, di akhir tahun pasti melampaui target, terlihat seperti prestasi, dan masih ada SiLPA Rp1,5 triliun sebagai bantalan empuk tahun depan.
Akibatnya, APBD Bekasi tidak pernah naik tajam. Padahal potensi PAD bisa digali lagi secara maksimal. Tidak mau ambil risiko NOL SiLPA, sehingga tidak menimbulkan kinerja ekstra untuk tingkatkan penghasilan APBD tahun berikutnya.
Inilah yang dilihat KDM sejak masih Bupati Purwakarta. Ia berani patok PAD tinggi dan kerja ekstra, APBD Purwakarta naik tajam. Ia melihat Bekasi sebaliknya: main aman, patok rendah, SiLPA besar, daerah tidak rapi.
Itu sebabnya vonisnya sangat personal: “Bekasi duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi.”
CATATAN REDAKSI UNTUK BUPATI DEFINITIF: MEMUTUS KUTUKAN PULUHAN TAHUN
dr. Asep Surya Atmaja mewarisi bukan hanya jabatan, tapi kutukan SiLPA puluhan tahun.
Jika ingin dikenang sebagai pemutus rantai, ia harus lakukan 3 operasi yang tidak dilakukan Bupati 20 tahun terakhir:
1. Berani SiLPA NOL 2027. Patok APBD 2027 Rp9-10 triliun dengan target PAD maksimal. Hukum OPD yang serapan di bawah 70% sampai Oktober. Jadikan SiLPA NOL sebagai prestasi, bukan SiLPA besar sebagai prestasi.
2. Bongkar Data Bunga Bank dari SiLPA. BPKAD harus buka berapa jasa giro dari Kasda Rp1 triliun yang mengendap dan SiLPA Rp1-2 triliun tiap tahun selama 15 tahun. Jika dijumlahkan, ada Rp15-20 triliun yang seharusnya sudah jadi jalan mulus dari Babelan sampai Bojongmangu.
3. Setop Lelang Titipan dan Lelang Akhir Tahun. Bentuk pengawas lelang independen. Semua lelang di atas Rp5 miliar wajib Januari-Februari. (red)