BANDUNG – Gedung Pakuan di Bandung siang itu tidak sekadar menjadi lokasi pelantikan. Bangunan putih dengan taman labirin yang simetris itu menjadi panggung pengingat.
Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB. Di Bale Gede, dr. Asep Surya Atmaja resmi dilantik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai Bupati Bekasi definitif sisa masa jabatan 2025-2030. Foto resmi telah diambil. Senyum telah terpasang.
Tapi sambutan Gubernur Dedi Mulyadi tidak berisi bunga-bunga seremonial. Ia memilih bicara blak-blakan tentang Bekasi.
Tentang Bekasi yang kontras.
Di satu sisi, Bekasi adalah mesin uang Jawa Barat. Kawasan industri, pergudangan, perumahan mewah, ruko berderet. Pendapatan daerahnya besar. Di sisi lain, ada warga asli yang justru merasa menjadi penonton di tanahnya sendiri.
“Mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi. Kalimat itu pelan, tapi menghantam.
Ketika Dokter Harus Datang ke Rumah
Sebagai dokter, Asep paham betul bagaimana sistem kesehatan bekerja: warga sakit, datang ke Puskesmas, antre, dirujuk. KDM membalik logika itu.
Ia menitipkan ide yang sederhana tapi revolusioner: bagaimana kalau dokternya yang datang ke rumah warga miskin?
“Orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Di Bekasi, ide itu relevan. Dari Babelan hingga Muara Gembong, dari Tambun hingga Bojongmangu, akses bukan hanya soal ada tidaknya Puskesmas, tapi soal jarak, ongkos, dan rasa sungkan. Jika dokter hadir di rumah, negara hadir di ruang paling privat warga.
Tapi pekerjaan rumahnya tidak ringan. Berapa dokter dibutuhkan untuk 23 kecamatan? Bagaimana sistem pembiayaannya? Apakah terintegrasi dengan BPJS dan UHC? Tanpa itu, gagasan mulia bisa berhenti sebagai jargon.
2027: Tahun Tanpa Jalan Bolong dan Sekolah Jelek
Jika ada satu pesan KDM yang paling mudah diingat emak-emak di warung, inilah dia:
“Targetin, tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi.”
Dua target. Terukur. Bisa difoto. Bisa ditagih.
Jalan bolong bukan sekadar lubang di aspal. Itu soal anak yang telat sekolah karena motornya selip. Sekolah jelek bukan sekadar cat pudar. Itu soal anak yang belajar di bawah atap bocor.
Tantangan Asep adalah mengubah target itu menjadi peta kerja: mana jalan kabupaten, provinsi, pusat? Berapa ruas rusak berat? Berapa anggaran? Kapan dilelang? Tanpa data terbuka, 2027 hanya akan jadi tahun yang lewat begitu saja.
Bekasi yang Kaya, Tapi Belum Kinclong
Kritik KDM yang paling jujur mungkin ini:
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi.”
Sampah yang masih menggunung di sudut kota, sungai yang hitam, trotoar yang terputus. Bekasi tumbuh cepat, tapi tumbuhnya tidak ditata.
Pemprov Jabar berjanji membantu menata estetika. Tapi KDM mengingatkan satu hal: jangan sampai penataan itu menghabisi sawah, rawa, dan sungai. Bekasi butuh cantik, tapi juga butuh bernapas.
Dan di ujung semua itu, KDM menyelipkan pesan yang paling keras untuk birokrasi:
“Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik.”
Transparansi lelang. Mutu pekerjaan. Pengawasan. Tanpa itu, jalan mulus hari ini bisa berlubang lagi tahun depan.
Siang itu, pelantikan selesai. Asep Surya Atmaja berjalan keluar dari Bale Gede Gedung Pakuan bukan hanya sebagai Bupati definitif, tetapi sebagai penanggung jawab harapan.
Harapan bahwa Bekasi yang kaya, akhirnya bisa menjadi Bekasi yang rata. Yang dokternya dekat, sekolahnya layak, jalannya mulus, sungainya bersih, dan birokrasinya bersih.
Pesan dari Bale Pakuan sudah disampaikan. Kini, pekerjaan dari Cikarang yang ditunggu. (red)