Plat Bekasi – Kader Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta membeberkan hasil pertemuan antara pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bekasi dengan pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar.

“Tadi kita sudah sampaikan ke DPP Partai Golkar, hasil kemarin dengan melayangkan surat mosi tidak percaya ke DPD PG tingkat 1 Jabar,” katanya Selasa (25/08/20).

Dijelaskan Budi, kader Partai Golkar melalui Pimpinan Kecamatan sudah menyampaikan aspirasinya bahkan diterima langsung Wakil Sekjen DPP PG, Darek Loupatty, Bidang Hukum DPP PG, Muhammad Sattu Pali.

“Harapan dari kami tentunya ingin aspirasi ini segera disikapi dan ditindaklanjuti. Intinya apa yang kita sampaikan dimana salah satunya terkait Musda Partai Golkar (PG) pada 18 September 2019 yang seharusnya Musdalub dulu, tetapi malah dijadikan Musda,”Ucap Budiarta membongkar internal kepemimpinan Ketua Golkar saat ini.

Ada hal yang tidak lazim pada saat Musda Partai Golkar kala itu, Musda digelar di era kepemimpinan Dedi Mulyadi, kenapa SK-nya justru keluar di kepemimpinan Ade Barkah setelah sekian bulan lamanya.

“Jadi Musda Kabupaten Bekasi terjadi pada saat kepemimpinan di Jawa Barat di jaman Dedi Mulyadi, namun SK Formaturnya malah dikeluarkan di saat kepemimpinan Jawa Barat di era Ade Barkah,” bebernya.

Lanjut dia,seharusnya usai Musda dimana mengamanahkan ketua terpilih dalam batas waktu selama 30 hari kerja untuk segera membentuk kepengurusan.

“Faktanya sampai 7 bulan tidak ada rapat formatur susunan kepengurusan. Sehingga PK Partai Golkar melakukan mosi tidak percaya,” imbuhnya.

Dibeberkan Budiarta, ketika 16 Mei 2020 keluar SK bahkan tidak disikapi langsung oleh Eka, dan tidak ada yang namanya rapat harian maupun rapat pleno.

“Baru kemaren kita layangkan surat mosi tidak percaya ke Jawa Barat, mereka baru ‘grabuk-grubuk’ bikin rapat,” cetusnya.

Kalo ini terjadi, alangkah buruknya pengelolaan Partai Golkar Kabupaten Bekasi dimana Eka dianggap tidak amanah bahkan dianggap tidak serius memegang tampuk kepemimpinan PG di Kabupaten Bekasi.

Budi menambahkan, Ada intruksi dari DPP terkait pelaksanaan Musda tingkat kota dan kabupaten se Indonesia sesuai surat SI-3/Golkar/VII tentang merencanakan, mempersiapkan Musda Partai Golkar tingkat Kota Kabupaten se Indonesia.

“Kami berharap DPD 1 Golkar Jabar tidak mengabaikan intruksi dari DPP terkait surat intstruksi SI-3/Golkar/ VII tersebut sehingga ada penjadwalan Musda Golkar Kabupaten Bekasi,” harapnya.

“Intinya siapa pun nanti yang terpilih menjadi ketua jelas harus memiliki loyalitas yang tinggi, kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi harus diraih kembali. kami punya semangat yang tinggi untuk mendukung Ketua Umum Bapak Airlangga Hartanto menjadi Calon Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang untuk pemimpin masa depan Indonesia lebih maju,” demikian tutupnya (pb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *