PlatBekasi.com – Puluhan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi terkonfirmasi positif Covid-19. Pegawai tersebut diketahui setelah Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 melakukan tes swab secara masif kepada 3.999 ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun Non ASN di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan, dari ribuan pegawai yang mengikuti swab, hasilnya ada 25 orang pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“25 orang pegawai itu masuk dalam kategori orang tanpa gejala (OTG) dan sudah kami isolasi,” katanya, Kamis (08/10/20).
Namun, kata dia, dari jumlah tersebut sebanyak 17 orang dinyatakan sembuh dan kembali beraktifitas seperti biasanya dan 8 orang pegawai lainya masih melakukan isolasi dan pengobatan di lokasi karantina di Bapelkes dan Wisma Kihajar Dewantara yang berada di wilayah Kecamatan Cikarang Utara.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten ini menjelaskan, pemeriksaan swab test secara masif ini dilakukan selama dua minggu.
Dimana, dari angka tersebut berasal dari berbagai dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga dipastikan, kasus positif ini tidak masuk sebagai klaster.
”Tidak semua ASN, ada non ASN juga,” ucapnya.
Dia memastikan, puluhan pegawai yang terkomfirmasi positif corona tersebut bukan klaster, karena dari berbagai intansi. Sebab, setiap dinas ada satu hingga dua orang yang terkonfirmasi positif. Namun, ada dua intansi yang menonjol seperti Dinas Kesehatan ada empat yang positif ada empat dan Dinas Kearsipan ada lima.
”Ada dua dinas yang menonjol. Selebihnya hanya satu sampai dua orang saja, jadi merata (tersebar) dari 25 orang itu,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, hasil trecking yang dilakukan kepada 25 orang tersebut. Penyebabnya dari luar dinas dan rata-rata mereka terpapar pada saat melakukan kegiatan diluar,” katanya.
Hingga saat ini, kata dia, layanan disetiap instansi dipastikan tidak ada yang ditutup sampai saat ini. Namun, pelayanan pemerintah dari setiap intansi masih berjalan seperti biasanya. Hanya saja, protokol kesehatan kembali diketatkan untuk menimalisir adanya penyebaran baru dilingkup pemerintah. (PB)