PlatBekasi.com – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi secara tegas menyatakan sikap menolak adanya upaya untuk melakukan pelantikan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja menegaskan, sikap tegas dilakukan lantaran sejak awal dalam proses pemilihan orang nomor dua di Kabupaten Bekasi tersebut, ada aturan yang dilanggar dan tidak sesuai prosedur.
Hal itu, membuat fraksinya dalam sidang paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi kala itu menolak untuk hadir, serta menarik keanggotaan fraksinya dalam Panitia Pemilihan (Panlih). Sehingga, adanya isu dukungan Partai Golkar untuk pelantikan Wakil Bupati, pihaknya menampik hal tersebut.
“Dari awal kami sudah secara tegas dan komitmen menolak upaya pelantikan Wabup, karena kami nilai ada prosedur yang tidak dijalankan. Jadi, jika ada kabar yang menyebut partai kami mendukung pelantikan, saya harus katakan dengan tegas bahwa kabar tersebut tidak benar,” ujar dia, Selasa (16/02/21).
Asep pun mengakui, pihaknya juga mendapatkan tembusan surat ke Fraksinya terkait upaya tindaklanjut pengesahan dan pengangkatan wakil bupati. Saat itu, yang mewakili fraksinya untuk rapat membahas hal tersebut yakni Wakil Ketua Fraksi Golkar, Sunandar.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi secara tegas menyatakan sikap menolak adanya upaya untuk melakukan pelantikan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja menegaskan, sikap tegas dilakukan lantaran sejak awal dalam proses pemilihan orang nomor dua di Kabupaten Bekasi tersebut, ada aturan yang dilanggar dan tidak sesuai prosedur.
Hal itu, membuat fraksinya dalam sidang paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi kala itu menolak untuk hadir, serta menarik keanggotaan fraksinya dalam Panitia Pemilihan (Panlih). Sehingga, adanya isu dukungan Partai Golkar untuk pelantikan Wakil Bupati, pihaknya menampik hal tersebut.
“Dari awal kami sudah secara tegas dan komitmen menolak upaya pelantikan Wabup, karena kami nilai ada prosedur yang tidak dijalankan. Jadi, jika ada kabar yang menyebut partai kami mendukung pelantikan, saya harus katakan dengan tegas bahwa kabar tersebut tidak benar,” ujar dia, Selasa (16/02/21).
Asep pun mengakui, pihaknya juga mendapatkan tembusan surat ke Fraksinya terkait upaya tindaklanjut pengesahan dan pengangkatan wakil bupati. Saat itu, yang mewakili fraksinya untuk rapat membahas hal tersebut yakni Wakil Ketua Fraksi Golkar, Sunandar.
“Memang waktu itu ada rapat pimpinan membahas wabup, sikap kami tegas untuk menolak upaya pengangkatan wabup Bekasi. Jadi, tak usah dibuat opini kalau kami mendukung,” bebernya.
Apalagi, kata dia, persoalan wakil bupati sepenuhnya merupakan keputusan DPP Partai Golkar. Dalam rekomendasinya menyebutkan nama yang berbeda sehingga hal itu yang melatarbelakangi sikap Partai Golkar menolak upaya pelantikan.
“Jadi itukan kewenangan DPP partai, mereka merekomendasikan nama yang berbeda, makanya kami dari awal menolak pelantikan wabup,” tandasnya. (PB)