PlatBekasi.com – Disaat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi off pelayanan karena tanggal merah cuti bersama Natal, hal itu tidak berlaku pada Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Bina Konstruksi (DPSDABMBK) Kabupaten Bekasi, malah terlihat ramai di datangi para kontraktor yang ingin lakukan pencairan.
Salah seorang rekanan bernama Herman mengatakan, pihak rekanan harus melengkapi dokumen yang diminta Dinas agar pekerjaan proyeknya dibayar. Sebab, jika lewat waktu sampai tahun 2021 akan beresiko tidak dibayar oleh Pemkab Bekasi.
“Dinas mirip pasar malem banget, Karena Waktunya tersisa 6 hari lagi kalau tidak selesai dokumen rekanan sampai tanggal 30 kemungkinan tidak dibayar,” ujarnya, Kamis (24/12/20) malam.
Ditambahkannya, dengan waktu yang serba singkat membuat susah para rekanan. Sebab harus bergadang di Dinas untuk menunggu dilakukan verifikasi dokumen.
“Pusing kerja dengan waktu yang sangat mepet seperti sekarang ini. Harusnya Surat Perintah Kerja (SPK) itu bisa digelar di bulan 7, jangan di kejar dibulan 11 pada akhirnya semua serba mepet,” keluhnya.
Sementara itu, Sekretaris DPSDABMBK Ted Heraldi menyebutkan lembur dan kerja disaat hari libur. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan dokumen para pihak ketiga (Pemborong) agar bisa dibayar pekerjaanya.
“Lembur ini supaya hasil kerja rekanan bisa dibayarkan, jadi tidak ada hitungan libur di DPSDABMBK,” katanya.
Disinggung sampai kapan kerja diluar jam, dirinya tidak bisa memastikan. Sebab hal itu disesuaikan dengan berapa jumlah rekanan yang sudah dibayar dan yang belum.
“Untuk lembur ini tidak tahu sampai berapa hari, nanti di lihat dulu berkas yang sudah masuk berapa, lalu di bayarkan pekerjaan rekanan,” bebernya.
Masih kata dia, pihaknya berharap agar semua dokumen selesai sampai waktu yang ditentukan sehingga serapan anggaran bisa maksimal.
“Harapannya selesai semua pihak rekanan bisa terbayar,” tutup dia. (PB)