Jakarta- Di dapuk menjabat Ketua di dalam kepengurusan DPP KNPI periode 2022-2025 khusus bidang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) DPP KNPI Pusat, Laelati Zuhria mengaku sangat bangga atas kepercayaan yang di berikan Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama.

“Jabatan ini tidak sembarangan orang bisa di tunjuk oleh ketua langsung, karena ada pertimbangan khusus dan latar belakang yang bersangkutan dalam berorganisasi.”ungkap dia di wawancarai langsung melalui sambungan telephone,Selasa (26/07)

Menurut dia awal nya sempat bingung dan bertanya di dalam hati, apa yang harus dilakukan sebagai Ketua bidang LPSK DPP KNPI. Berbekal semangat yang di berikan Ketum langsung akhirnya siap menjalankan jabatan tersebut, meski jabatan ini tidak begitu mudah tapi yakin bahwa kehadiran Bidang LPSK membantu korban korban kekerasan bisa di terima oleh masyarakat.

“Karena kita ketahui memberikan perlindungan terutama yang menjadi korban kekerasan itu sangat tidak mudah karena adanya ancaman dan lain sebagainya kepada korban membuatnya takut untuk berbicara. Maka dari itu kehadiran LPSK harus bisa menjamin seseorang saksi mendapatkan perlindungan dan keamanan serta kenyamanan dalam peradilan pidana.” ucapnya.

Wanita yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP Srikandi Pemuda Pancasila ini menyebut untuk bidang LPSK ini lebih berfokus kepada memberi perlindungan berupa keselamatan, keamanan dan kenyamanan saksi dan korban.

“Keamanan dan kenyamanan menjadi no 1 yang harus kita berikan kepada saksi atau pun korban, sebab mereka sudah ada yang merasa ketakutan duluan akhibat ancaman yang di lontarkan sehingga tidak berani mengungkap kejadian yang dialaminya seperti contoh kasus KDRT atau perkosaan justru banyak yang bersembunyi,” imbuh wanita yang akrab d sapa Teh Ella.

Untuk kedepan program apa yang bakal di lakukan oleh Bidang LPSK DPP KNPI, Teh Ella menjawab akan membaca situasi kondisinya terlebih dahulu. Karena dirinya terbiasa beberapa kali menjadi pengurus di KNPI sejak 2008 di mulai dari Kabupaten Bekasi, kemudian di KNPI Propinsi selama dua periode lalu di DPP KNPI merupakan yang ketiga mayoritas kalau tidak di bidang pariwisata atau di bidang perempuan.

“Kalau di kedua bidang ini udah hapal betul apa yang harus saya lakukan,” ujarnya

“Namun untuk di LPSK ini, diakuinya harus banyak belajar serta memberi edukasi ke masyarakat terlebih dahulu. Apabila masyarakat sudah memahaminya bisa langsung menghubungi DPP KNPI sebagai lembaga yang bisa membantu persoalan kasus seperti contoh kekerasan maupun pelecehan seksual,”pungkas dia.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *