PlatBekasi.com – Gelombang aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja semakin meluas di berbagai daerah. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Bekasi. Tak hanya dari buruh, para mahasiswa bahkan pelajar ikut aksi di sejumlah titik wilayah di Kabupaten Bekasi.
Aksi unjuk rasa juga dilakukan di depan Komplek Pemkab Bekasi. Massa yang dihadiri oleh mahasiswa, anggota motor dan elemen masyarakat lainnya nyaris ricuh. Akan tetap bisa diredam saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh menemuinya dan melakukan audiensi.
Ia mengaskan sikap DPRD Kabupaten Bekasi sependapat dengan apa yang disuara terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Aspirasi itu akan sampaikan ke Presiden Joko Widodo dan DPR RI.
“Saya mengapresiasi demo hari ini yang berjalan tertib dan damai ketika saya datang ke sana mereka cukup baik mereka menyampaikan secara tertib, mereka mau mendengar pengarahan dan tak mau diadu domba,” kata Nuh dari Fraksi PKS, kepada PlatBekasi.com, Kamis (08/10/20).
Ia menilai Omnibus Law ini sangat menggganggu kedaulatan rakyat Indonesia, karena diduga kuat aroma investor yang sangat kuat, mestinya negara melindungi yang rakyat sedang lemah apalagi sedang pandemi covid-19 ini.
Dikhawatirkan degan masuknya investor dengan dalih kepentingan negara ini terjadi penguasaan secara massif karena masyarakat sedang sudah, opsi mereka menjual aset. Sehingga dikhawatirkan aset tersebut bisa menjadi milik asing.
“Tanpa disadari atau disadari atau diijinkan nanti tergerus rakyat Indonesia ke pinggir. Kemudan soal upah buruh, kita menginginkan kehidupan kedepan lebih baik bukan lebih buruk dengan Omnibus Law Ciptaker ini semacam tidak mendapat tempat yang cukup buruh ini di Indonesia,” ungkap dia.
Maka itu hasil diskusi, kata Nuh, sikap DPRD Kabupaten Bekasi mendengar aspirasi dan bakal menyurati Presiden dan DPR RI agar dapat menyikapi dengan sebaik-baiknya. Apalagi melihat situasi gelombang massa yang cukup masif.
“Kalau kami dari PKS jelas meminta UU Cipta Kerja itu dibatalkan di cabut. Untuk sikap DPRD secara mekanisme kami menyurati pemerintahan pusat dengan jajarannya untuk menyikapi ini dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak menimbulkan riak coba dengarkan dengan hati nurani yang paling dalam karena mereka mempertaruhkan NKRI bukan soal gaji,” paparnya. (PB)