Plat Bekasi – Pandemi covid 19 membuat sejumlah program pembangunan di Kabupaten Bekasi di stop salah satunya di Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi. Padahal seharusnya kegiatan sudah dapat di mulai sejak DPA di sahkan, namun keburu di landa covid 19 menyebabkan sebagian anggaran 2020 harus dialihkan untuk penanganan covid 19.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurwahyi mengatakan di bidangnya sendiri anggaran harus alami pemangkasan sekitar 56 persen.
“Iyah, akhibat refocusing anggaran di bidang Permukiman sejumlah kegiatan terpaksa di tiadakan dulu, dimana dananya dialihkan untuk penanganan covid 19.” ungkapnya kepada PlatBekasi.com, pada Jum’at (28/08/20).
Kegiatan di bidang kawasan permukiman harus alami pemangkasan sebesar 56 persen, Akhibatnya program pembangunan untuk jaling dan drainase yang berasal dari berbagai aspirasi tidak semua bisa diserap dan dikerjakan. Namun, kedepan mencoba untuk mengusulkan kembali kegiatan yang menjadi prioritas di tahun anggaran 2021.
“Di kita (Permukiman) anggaran yang di refocusing lebih banyak di pembangunan jaling dan drainase. Namun, itu tetap akan menjadi prioritas kami juga untuk dapat melanjutkan program tersebut kedepan,” katanya.
Dirinya menambahkan bahwa penundaan pembangunan untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase sebenarnya bukan hanya dari pengaruh refocusing (pemangkasan) anggaran saja. Tetapi juga bagaimana menyikapi penanganan covid 19 dan adanya perintah untuk menaati PSBB yang dikeluarkan pimpinan.
“Jadi masyarakat harus menyesuaikan dan memahami keadaan ini, begitu pun juga kami sebagai bagian dari Pemerintah Daerah tentunya harus menaati apa yang di instruksikan pimpinan terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini.” imbuhnya.
Usulan pembangunan yang sudah masuk dalam program di bidang permukiman, beber nya, adalah program yang menjadi prioritas untuk di wujudkan. Program pembangunan ada yang berasal dari usulan aspirasi dewan, lalu di teruskan ke musdes, lanjut musrenbang kecamatan dan finalnya di musrenbang tingkat kab bekasi.
“Sekarang kondisinya tidak memungkin kan, kami pikir tentu masyarakat sekiranya sudah memahami apa yang sedang terjadi hari ini bukan lagi isu lokalan tetapi sudah menjadi isu nasional.” ujarnya.
Jadi penundaan pembangunan, bukan di karenakan tidak tersedia nya anggaran, tetapi ingin bagaimana Pemerintah mulai dari Pusat hingga tingkat Kabupaten dan Kota untuk fokus menangani penyebaran covid 19 bisa segera di hentikan dan menghindari terjadinya keramaian. (PB)